Komitmen Daerah Mengatasi Ancaman Banjir
Pariaman, Upaya penanganan banjir di sepanjang Batang Ulakan semakin mendesak setelah tingginya intensitas hujan beberapa bulan terakhir menyebabkan luapan yang mengganggu aktivitas warga. Kondisi ini membuat pemerintah daerah bergerak cepat untuk mencari dukungan dari pusat. Bupati JKA menegaskan bahwa normalisasi sungai bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan urgensi yang tidak bisa ditunda.
Dalam kunjungan kerja Kepala BWS Sumatera V ke wilayah itu, Bupati JKA memanfaatkan momen untuk menunjukkan langsung titik-titik kritis sepanjang Batang Ulakan. Ia berharap kunjungan tersebut membuka peluang program percepatan penanganan sungai agar risiko bencana dapat diminimalkan. Warga yang tinggal di bantaran sungai turut menanti hasil pertemuan tersebut, mengingat ancaman banjir semakin sering terjadi.
Menurut Bupati, banyak fasilitas umum dan area pertanian yang terdampak setiap kali Batang Ulakan meluap. Infrastruktur yang terganggu ini berdampak langsung terhadap roda ekonomi masyarakat setempat. Kondisi lahan yang terkikis juga menambah daftar masalah yang menuntut penanganan segera sebelum kerusakan semakin meluas.
Kunjungan yang dilakukan bersama tim teknis BWS Sumatera V itu juga melibatkan sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat. Mereka turun langsung meninjau daerah rawan banjir untuk memastikan data lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan ke pusat. Pemerintah daerah berharap bukti nyata di lapangan dapat memperkuat alasan untuk mendapatkan dukungan lebih cepat.
Bupati JKA menjelaskan bahwa pihaknya telah berulang kali melakukan upaya mitigasi mandiri. Namun, skala permasalahan yang besar membuat intervensi pusat menjadi kebutuhan yang tak bisa dielakkan. Normalisasi besar-besaran diperlukan untuk memperbaiki aliran sungai dan mengembalikan kapasitasnya agar mampu menahan debit air yang tinggi.
Kepedulian masyarakat turut terlihat dari keluhan yang terus disampaikan melalui perangkat nagari. Banyak warga merasa khawatir karena ancaman banjir tidak hanya berdampak pada harta, tetapi juga keselamatan mereka. Karena itu, pertemuan dengan pihak BWS Sumatera V dianggap sebagai harapan baru dalam menyelesaikan persoalan lama tersebut.
Baca Juga : Banjir Besar Landa Padang Pariaman, Empat Sungai Meluap dan Tujuh Kecamatan Terendam
Tinjauan Lapangan Bersama BWS Sumatera V
Saat meninjau lokasi, Kepala BWS Sumatera V mengakui bahwa kondisi Batang Ulakan membutuhkan penanganan serius. Ia melihat beberapa bagian sungai telah menyempit akibat sedimentasi. Selain itu, erosi yang terjadi mengancam permukiman di sekitarnya. Kondisi itu memperkuat alasan perlunya program normalisasi terpadu.
BWS Sumatera V juga mencatat bahwa pemeliharaan sungai secara berkala belum maksimal karena keterbatasan anggaran. Dengan adanya permintaan resmi dari pemerintah daerah, lembaga tersebut berkomitmen membawa laporan lengkap ke tingkat yang lebih tinggi. Proses verifikasi teknis menjadi langkah awal sebelum rekomendasi penanganan disusun.
Bupati JKA dalam kesempatan itu kembali menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat. Menurutnya, penyelesaian persoalan sungai tidak bisa dilakukan sepihak karena ruang lingkupnya luas dan membutuhkan keahlian teknis khusus. Ia berharap pihak BWS dapat menjadi jembatan komunikasi agar kebutuhan daerah mendapat prioritas.
Untuk memperkuat argumentasi, Bupati juga menyampaikan data kerusakan yang diakibatkan oleh luapan Batang Ulakan dalam beberapa tahun terakhir. Ia memaparkan bahwa lahan pertanian yang rusak jumlahnya mencapai ratusan hektare. Bahkan, sejumlah jembatan dan fasilitas umum sudah dua kali diperbaiki akibat tergerus arus sungai.
Kepala BWS sendiri menyambut baik langkah pemerintah daerah yang proaktif. Ia menyebutkan bahwa normalisasi sungai adalah program yang sejalan dengan upaya nasional dalam pengurangan risiko bencana. Namun, ia tetap mengingatkan bahwa proses perencanaan membutuhkan waktu karena harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Bupati JKA pun mengapresiasi respons positif itu. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap memenuhi seluruh dokumen yang dibutuhkan agar proses pengajuan bantuan tidak terhambat. Hal ini menunjukkan keseriusan daerah dalam menangani ancaman banjir yang semakin meningkat tiap musim hujan.
Harapan Warga dan Langkah ke Depan
Warga yang tinggal di bantaran Batang Ulakan menyampaikan rasa optimis mereka setelah mengetahui adanya kunjungan BWS Sumatera V. Banyak masyarakat berharap pertemuan itu dapat menghasilkan keputusan konkret yang berdampak nyata. Bagi mereka, normalisasi sungai adalah harapan untuk bebas dari rasa cemas setiap kali hujan turun.
Sebagian warga juga mengungkapkan bahwa mereka telah merasakan dampak banjir lebih dari satu kali dalam setahun. Situasi ini membuat aktivitas sehari-hari terganggu, terutama bagi petani yang bergantung pada kondisi lahan. Mereka berharap dukungan pusat dapat datang secepatnya agar perbaikan segera dilakukan.
Pemerintah daerah berencana menyusun laporan tambahan yang memuat data terbaru mengenai kondisi sungai. Laporan tersebut akan melengkapi hasil survei lapangan yang dilakukan bersama BWS. Penyusunan data yang detail diyakini akan memperkuat peluang mendapatkan program penanganan dari pusat.
Langkah berikutnya adalah mengajukan proposal resmi kepada kementerian terkait melalui jalur BWS Sumatera V. Proposal ini akan mencakup rencana normalisasi, perkiraan anggaran, serta dampak positif yang akan dirasakan masyarakat setelah program berjalan. Pemerintah daerah berharap proposal tersebut mendapat prioritas mengingat kondisi darurat yang sedang dihadapi.
Bupati JKA menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti mendorong proses ini hingga mendapatkan hasil yang jelas. Ia ingin memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan yang layak dari ancaman banjir di masa mendatang. Komitmen ini menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat, besar harapan bahwa permasalahan Batang Ulakan dapat ditangani dengan lebih efektif. Normalisasi sungai bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga langkah penting untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan warga.
