Usulan Penanggulangan Bencana Bupati Padang Pariaman Disambut Positif, BNPB dan Kementerian PUPR Siap Turun ke Lapangan
iNews Pariaman- Kabar menggembirakan datang dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Usulan Bupati John Kenedy Azis terkait program penanggulangan bencana mendapat sambutan positif dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tak tanggung-tanggung, tim teknis dari BNPB akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera melakukan verifikasi langsung ke lapangan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut nyata dari proposal bantuan penanganan bencana yang diajukan oleh Bupati John Kenedy dalam pertemuan penting dengan Kepala BNPB di Jakarta, Senin (7/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan kebutuhan mendesak Kabupaten Padang Pariaman dalam hal rehabilitasi infrastruktur vital yang rusak akibat bencana sepanjang tahun 2024.
Baca Juga : Cartagena Tampil Modern: Layanan Pemerintah Kini Dalam Genggaman
12 Lokasi Terdampak Bencana Siap Diverifikasi
Dalam proposal tersebut, pemerintah daerah mengajukan 12 titik lokasi yang mengalami kerusakan serius akibat bencana alam seperti banjir, abrasi pantai, longsor, serta kerusakan infrastruktur irigasi dan jalan. Estimasi total anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan keseluruhan mencapai Rp60 miliar.
“Alhamdulillah, usulan kita mendapat lampu hijau dari BNPB.
Fokus Utama: Penanganan Abrasi Muaro Batang Ulakan
Salah satu titik yang menjadi prioritas utama adalah kawasan abrasi di Muaro Batang Ulakan, yang selama ini terus mengalami pengikisan daratan akibat gelombang laut. Pemkab Padang Pariaman telah lebih dulu melakukan pengeboran (boring) untuk memetakan kondisi tanah di wilayah tersebut, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan struktur pelindung pantai atau jetty sepanjang ±100 meter.
Bupati menyebutkan bahwa proyek penanganan abrasi ini memiliki estimasi biaya paling besar dibandingkan titik lainnya, yakni sekitar Rp27 miliar.
“Daerah ini tidak hanya padat penduduk, tetapi juga strategis secara ekonomi dan sosial. Jika abrasi dibiarkan, bisa membahayakan permukiman warga dan infrastruktur lainnya. Maka kami berharap ini menjadi perhatian serius dan masuk ke dalam prioritas nasional,” jelasnya.
Tahapan Selanjutnya: Menuju Meja Kementerian Keuangan
Menurut Bupati John Kenedy, setelah tahap verifikasi lapangan rampung, BNPB akan menyerahkan daftar usulan resmi tersebut ke Kementerian Keuangan pada bulan Agustus 2025 mendatang. Ini menjadi tahapan penting sebelum proses penganggaran bisa dimulai dan realisasi bantuan benar-benar terjadi.
Bencana Tak Hanya Soal Darurat, Tapi Juga Pemulihan dan Pencegahan
Dalam keterangannya, Bupati juga menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam menangani bencana alam. Tak hanya fokus pada tanggap darurat saat bencana terjadi, tetapi juga pada rehabilitasi jangka panjang dan langkah-langkah pencegahan.
“Bencana adalah ancaman nyata bagi daerah kita yang rawan secara geografis. Maka, upaya kita tidak boleh hanya bersifat reaktif, tapi juga preventif. Dengan infrastruktur yang kuat, kita bisa meminimalisir risiko dan dampak bencana ke depannya,” ujar Bupati.
Harapan Besar untuk Masyarakat Padang Pariaman
Masyarakat Padang Pariaman pun menyambut baik langkah cepat dan terukur yang diambil pemerintah daerah.
